Kesultanan Banten punya cerita panjang tentang kejayaan dan perjuangan. Di akhir masa kesultanan, Sultan menyatakan bahwa Ratu Bagus Buang adalah benteng terakhir keluarga kerajaan dan amanah untuk menjaga trah ini diberikan kepada para penghulu. Mereka adalah kelompok “menak” terpilih yang ditugaskan untuk melanjutkan kejayaan Banten. Selain itu, sesuai dengan titah Sultan Ageng Tirtayasa, masyarakat dari Bugis, Lampung, Jawa, dan Sunda menjadi “tameng pelindung” bagi Sultan, dengan bahasa pemersatu yang disebut Jaseng atau Jawa Serang (juga dikenal sebagai Bahasa Pasawahan atau Pambogoan). Arya Doeta Baskara kemudian menjadi pemimpin pusat di Banten Lama sebagai wakil Sultan, menggantikan posisi seperti perdana menteri atau mufti. Meski kemudian wilayah ini dikelola oleh kolonial, catatan administrasi mereka menjadi arsip primer yang otentik.

Sistem Administrasi Kolonial dan Peran Penghulu

Pada masa kolonial Hindia Belanda, ada sistem wilayah administratif yang disebut Afdeling (setingkat kabupaten), yang dipimpin oleh asisten residen dan menjadi bagian dari karesidenan. Setiap Afdeling bisa terdiri dari beberapa onderafdeling (setingkat kawedanan) yang diperintah oleh Controleur (wedana bangsa Belanda) dan Landschap yang dikepalai oleh kepala pribumi bernama Hoofd. Di bidang perkebunan, Afdeling juga jadi pembagian administratif sebuah kebun. Misalnya di Afdeling Bantam, Luitenant der Chinezen seperti Tan Tong Goewan (catatan tanggal 21 Desember 1870) memiliki peran penting, karena kapiten Cina pada saat itu menjadi bawahan langsung kolonial di bidang perdagangan dan keamanan.

Sementara itu, kepenghuluan adalah ranah pribumi yang mengatur sistem keagamaan rakyat. Ulama atau penghulu sudah menjadi pemimpin yang diakui secara tidak tertulis oleh masyarakat, karena gelar dan jabatan mereka sah melalui penghargaan rakyat. Di masa akhir Kesultanan Banten, peran penghulu sangat krusial karena pergerakan dan fatwa mereka bisa menjadi aturan yang diikuti rakyat kapan saja. Oleh karena itu, kolonial sengaja menutup sistem kepenghuluan di keraton dan menerapkan sistem distrik agar pemimpinannya terpecah. Pusat aktivitas para penghulu berada di Tanara, tempat tinggal Syech Nawawi Albantani, Syech Abdul Karim, dan ulama besar lainnya. Sejak era transisi kepemimpinan tahun 1820 hingga 1890, penghulu menjadi pemimpin garis terakhir kedudukan Banten.

Peran Ulama dalam Pemerintahan Kesultanan Banten

Di masa kejayaan kerajaan Islam di Nusantara, termasuk Kesultanan Banten, peran ulama sangat menonjol sebagai bagian dari elite pemerintahan. Mereka memperkokoh kedudukan Sultan dan menjalin hubungan erat dengan raja, hal yang umum di Asia Tenggara. Menurut buku Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad 14-19 Masehi, pemerintah Islam di Banten menunjuk ulama berkualitas sebagai mufti resmi atau dikenal dengan sebutan Kadi. Bahkan, Ibnu Batutah dalam catatannya al-Rihlat (ketika ia tinggal di Samudera Pasai tahun 1345 dan mengamati kondisi di Banten) menyebutkan bahwa fungsi mufti atau Kadi sangat penting. Mereka biasanya duduk dalam rapat bersama sekretaris, pemimpin militer, komandan, dan pembesar kerajaan.

Di bidang hukum, ulama menjadi pusat dalam membuat peraturan dan mengatur kehidupan keagamaan umat Islam. Lembaga Kadi semakin berkembang pada abad 17 di masa Sultan Hasanuddin I di Banten dan Sultan Iskandar Muda di Aceh (1607-1636). Kesultanan Banten juga punya lembaga Syaikhul Islam yang berada langsung di bawah Sultan dan berpengaruh pada kebijakan raja di bidang sosial dan politik. Namun, pemerintah Belanda kemudian membatasi peran politik ulama dengan membuat berbagai peraturan, karena mereka memiliki kharisma tradisional yang bisa memobilisir massa untuk menentang kolonial. Sejarah mencatat ada banyak agitasi yang disponsori oleh ulama, seperti Perang Jawa (1820-1825) dan Pemberontakan Petani Banten tahun 1888, baik dalam bentuk perang terbuka maupun protes terselubung.

Setelah Kesultanan Banten dikuasai kolonial pada tahun 1803 dan tidak ada lagi Sultan yang diakui rakyat, kepercayaan untuk memimpin Banten Lama berpindah pada ulama. Mereka ditugaskan sebagai penghulu agar eksistensi Banten Lama sebagai ikon Kesultanan tetap ada. Sejak tahun 1803 hingga bubarnya kesultanan pada tahun 1850-an, penghulu adalah pemimpin yang diakui di Banten Lama.

Sumber yang Relevan dan Valid:

1. Repi Rizali (2025). Intelektualisme Islam di Kesultanan Banten: Ulama, Pesantren, dan Manuskrip. Narwala. Link – Membahas peran ulama dalam struktur pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam di Banten.
2. Wikipedia. Bantam Residency. Link – Menjelaskan sistem administratif kolonial di wilayah Banten dan sejarah setelah jatuhnya kesultanan.
3. Wikipedia. Banten Sultanate. Link – Memberikan gambaran umum tentang sejarah, pemerintahan, dan kemunduran Kesultanan Banten.
4. Ayang Utriza Yakin (2016). Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M. Jakarta: Kencana. Link Perpustakaan Nasional RI dan Link UIN Antasari – Mengulas peran lembaga hukum Islam seperti Kadi dan Syaikhul Islam di berbagai kesultanan Nusantara, termasuk Banten.
5. Banten Media (2025). Sejarah Banten: Dari Pusat Perdagangan hingga Warisan Budaya yang Kaya. Link – Menceritakan perkembangan Kesultanan Banten dari masa kejayaan hingga masa kolonial.
6. Artikel panom (18 Juni 2024) dan Arsip Heryadi Bin Syarifudin – Berisi informasi tentang amanah terakhir Sultan dan peran penghulu sebagai pemimpin garis akhir Kesultanan Banten.

Penulis : FG